TABLOID REFORMATA

Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

BAGAIMANA caranya agar kita dapat memilih pemimpin-pemimpin di lembaga-lembaga negara yang berkualitas dan berintegritas? Dengan kualitas yang dimaksud adalah intelektualitas dan kompetensi yang memadai, sedangkan integritas adalah karakter dan moral yang terpuji. Sistem voting, yang memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat atau stakeholders untuk memilih para calon pemimpin yang disukainya, kita anggap sebagai prosedural demokrasi yang paling fair. Benar, sampai di situ. Tapi, soal hasilnya, itu lain lagi. Ternyata, para pemimpin yang dipilih rakyat atau stakeholders, tak bisa dijamin pasti berkualitas dan berintegritas.

Lihatlah, misalnya, calon-calon pemimpin yang dipilih oleh para anggota dewan yang terhormat di lembaga legislatif. Awal September lalu Komisi XI DPR sedang menyeleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah persoalan muncul selama proses, mulai dari waktu pendaftaran calon yang pendek dan tidak transparan hingga nama-nama calon yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena diikuti pula oleh anggota dewan. Kritik demi kritik pun bermunculan, tapi diabaikan begitu saja oleh DPR hingga proses seleksi memasuki tahap menentukan, yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada pertengahan September.

Pada hakikatnya, fit and proper test di DPR bertujuan meningkatkan profesionalisme lembaga negara dengan terjaringnya pejabat-pejabat publik yang tepercaya. Sejak awal DPR seharusnya punya kriteria penilaian yang obyektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau karakter lembaga yang bakal dimasuki calon pejabat publik yang bersangkutan. Namun faktanya, tahapan uji kelayakan di DPR itu jauh dari yang diharapkan. Anggota DPR, misalnya, cenderung tidak punya kriteria yang jelas maupun pemetaan atas hal yang dibutuhkan dari lembaga yang membutuhkan. Selama proses, sering muncul favoritisme, perbedaan perlakuan, dukungan secara langsung terhadap calon, serta tekanan terhadap calon tertentu tapi tidak terhadap calon lainnya. Juga, beberapa isu pokok yang terkait dengan calon yang bersumber dari laporan masyarakat tidak muncul sebagai bahan pertanyaan oleh anggota dewan itu.

Jangan heran jika akhirnya mekanisme seleksi calon pejabat publik oleh DPR itu kelak menimbulkan pesimisme dan ketakutan bagi mereka yang ingin mendaftar. Bahkan, banyak kalangan yang dinilai memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh suatu lembaga atau komisi, namun enggan untuk mengikuti proses seleksi apabila masih harus melalui mekanisme fit and proper test di lembaga legislatif yang berfungsi juga sebagai lembaga itu. Wajar, mengingat ada kecende-rungan bahwa DPR hanya akan memilih orang-orang yang dekat dengan kepentingan politik, yang dapat dikendalikan dan memberikan rasa aman bagi masa depan mereka selaku wakil rakyat. Namun implikasi negatifnya, kualitas dan track record para calon pemimpin pilihan DPR itu sering diabaikan.

Begitu kuatnya pesimisme terhadap proses pemilihan pejabat publik di DPR, sehingga muncul sin-diran bahwa mekanis-me fit and proper test oleh anggota dewan yang terhormat itu tidak ubahnya fee and property. Di sana diduga kuat ada “setoran” – dari para calon untuk para penyeleksi dari lembaga legislatif itu. Soal berapa besarnya “setoran” itu, sangat tergantung pada kedekatan para calon dengan pusat kekuasaan. Sebab, harap dimengerti, yang paling menentukan dalam hal ini adalah pusat kekuasaan itu. Sedangkan “setoran” hanyalah “pelicin” agar jalan terjal berubah menjadi mulus.

Jika proses seleksinya saja sudah kotor dan busuk, bagaimana mungkin hasilnya dapat diharapkan bersih dan baik? Tak heran jika sejumlah pejabat publik di kemudian hari menimbulkan kontroversi, dan bahkan di antaranya kini sedang disidik Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK). Kita punya beberapa catatan tentang orang-orang seperti itu. Ada yang terlibat pelanggaran hukum, ada pula yang mendekam di penjara. Mereka adalah Antasari Azhar (Ketua KPK nonaktif), Irawadi Junus (komisioner Komisi Yudisial), dan M. Iqbal (komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha). baca selanjutnya...